Minggu, 11 Januari 2009

Jatinangor, Membangun untuk Siapa?

Jatinangor, sebuah kota kecil perbatasan Bandung-Sumedang, kini mulai tumbuh menjadi sebuah “kota baru”. Kota baru yang diperkenalkan sebagai kawasan pendidikan, dengan didirikannya empat perguruan tinggi di wilayah ini, yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Universitas Winaya Mukti, dan Universitas Padjadjaran. Dibangunnya keempat perguruan tinggi ini memaksa Jatinangor untuk melakukan perubahan besar-besaran.

Dulu, Jatinangor masih berupa bentangan perkebunan karet yang hijau dengan kehidupan masyarakatnya yang masih sangat tradisional. Sekonyong-konyong datanglah IPDN, Unpad, dan Hotel Bandung Giri Gahana Golf yang dalam waktu singkat telah mengubah wajah Jatinangor. Ratusan hektar perkebunan karet itu kini digantikan lapangan golf serta bangunan-bangunan hotel, kampus, dan kos-kosan yang tinggi menjulang.

Kesejukan udaranya berganti kepulan asap dan bisingnya suara kendaraan yang macet setiap hari. Para petani yang kehilangan tanahnya beralih profesi menjadi tukang ojek dan penarik angkutan umum. Warung-warung kecil milik penduduk lokal pun kalah pamor dengan Jatinangor Town Square, Cherrish Corner, Alfamart, Yomart, dan Indomaret yang berderet sepanjang jalan. Mereka kalah modal.

Anak-anak kecil yang dulu biasa memainkan kaulinan urang lembur ala anak-anak tradisional Sunda, kini berlomba-lomba meniru gaya kakak-kakak mahasiswa yang mungkin menurut mereka ‘keren’. Mereka ngebut naik motor, memainkan handphone, berpenampilan gaya layaknya pemain band ibukota, bahkan merokok. Beberapa anak laki-laki berpakaian lusuh juga kini tak malu-malu lagi menadahkan tangannya dan setengah memaksa minta uang kepada setiap orang yang lewat. Inilah contoh masyarakat yang mulai kehilangan arah dan terjajah di atas tanahnya sendiri.

Sejak mencuatnya kasus-kasus kekerasan praja IPDN, banyak media massa yang mulai mengalihkan perhatiannya ke kota kecamatan yang sibuk ini. Jatinangor tengah mengalami perubahan sosial yang cukup signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh pembangunan sejumlah kampus perguruan tinggi tadi dan kos-kosan untuk para mahasiswanya yang tentu saja telah banyak mengambil lahan dan kesempatan para penduduk lokal. Akibatnya, banyak penduduk lokal yang justru terpinggirkan oleh kaum pendatang, seperti mahasiswa dan para pemegang saham. Mereka yang terpaksa beralih profesi kini masih banyak yang bekerja dengan upah di bawah UMR dan tingkat kesejahteraan hidup yang memprihatinkan.

Salah satunya adalah Emod (66), seorang petugas keamanan Unpad yang telah bekerja selama hampir 20 tahun. Menurut Emod, dulu ia dan warga Jatinangor lainnya bekerja sebagai petani. Namun ketika lahan mereka dibeli oleh Unpad, mereka terpaksa beralih profesi. Kebanyakan malah memutuskan untuk bekerja menjadi kuli di proyek pembangunan Unpad. Kampung Emod yang bernama Babakan Sari dulu berdiri di atas lahan kampus Fakultas Ilmu Komunikasi yang sekarang. Emod mengaku dulu hanya diberikan uang pengganti rumah dan lahan yang pas-pasan, bahkan sempat diancam akan digusur bila menolak pindah. Walau begitu, Emod menyadari ia tinggal di atas tanah milik pemerintah Jawa Barat, sehingga ia akhirnya pindah ke Desa Hegarmanah bersama tetangga-tetangganya. Namun tentu saja, kesejahteraannya tak kunjung meningkat.

Emod mengungkapkan bahwa sebelum mulai membangun Unpad pada tahun 1982, bagian perencanaan pembangunan Unpad dulu pernah menjanjikan akan mengutamakan lapangan kerja untuk warga Jatinangor, sebelum warga pendatang. Namun pada kenyataannya, warga Jatinangor kini justru seperti menjadi terasing di tanahnya sendiri. Banyak warga pendatang yang memiliki modal lebih (uang dan keahlian) justru menjadi lebih sukses mendulang rupiah di Jatinangor. Masyarakat Jatinangor yang notabene berasal dari kalangan menengah ke bawah dan berpendidikan rendah pun menjadi jauh tertinggal.

Janji Unpad 20 tahun lalu tentang mengutamakan lapangan pekerjaan bagi warga asli Jatinangor pun, menurut Emod, baru terealisasi dua tahun belakangan. Unpad banyak merekrut warga asli Jatinangor menjadi satpam, petugas kebersihan, kuli bangunan, maupun supir angkutan kampus. Tapi hanya sebatas itu. Mereka masih ditempatkan di posisi yang rendah, dengan gaji yang pas-pasan, bahkan tidak memadai. Masih banyak pekerja di Unpad yang digaji di bawah standar UMK Sumedang. Untuk Kabupaten Sumedang sendiri, sebelumnya UMK pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 886.000 untuk Jatinangor dan Tanjungsari, dan untuk luar Jatinangor dan Tanjungsari sebesar Rp 700.000. Sedangkan untuk tahun 2009 UMK Kabupaten Sumedang naik sebesar 12,30% menjadi Rp 995.000 untuk daerah Tanjungsari dan Jatinangor, sedangkan untuk luar Tanjungsari dan Jatinangor menjadi Rp 809.000 naik sebesar 15,57%. (Tribun Jabar, 29 November 2008)

“Memangnya gaji Anda berapa, Pak?” kata saya penasaran. Pak Emod menjawab sembari tersenyum, “Gaji saya sebulan 400 ribu rupiah, Neng. Kalau uang makan juga ada, 6 ribu rupiah setiap hari.” Astaga, bisa dapat apa kita di zaman yang serba mahal ini dengan uang 400 ribu rupiah per bulan? Dan pekerjaan ini telah dilakoninya selama hampir 20 tahun! Selama itu pula Emod masih hidup dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, karena upah yang diterimanya juga tak pernah memadai. Bapak tiga anak ini sudah bekerja sebagai petugas keamanan Unpad sejak tahun 1999. Dulu gajinya tak sampai 100 ribu rupiah. Kemudian pada tahun 2000 barulah naik menjadi 350 ribu rupiah, dan baru dua bulan terakhir ia digaji sebesar 400 ribu rupiah. Ketika ditanya, apakah ia merasa cukup dengan uang itu? Emod menjawab, “Sebenarnya tidak cukup, tapi mau bagaimana lagi? Ini juga sudah naik kok, dibandingkan dulu. Ya dicukup-cukupin saja.:” Emod tak pernah mengeluh, meskipun gajinya hanya sedikit. Ia tetap bertahan, meskipun dengan cibiran banyak orang.

Tahukah Anda apa yang membuat Emod bertahan? Tak lain dan tak bukan adalah dedikasinya sendiri terhadap tanah kelahirannya, kampung halamannya, Jatinangor. “Saya ini orang Jatinangor, yang dipercaya menjaga keamanan asrama (Unpad). Kalau bukan saya, siapa lagi? Orang luar (Jatinangor) kan belum tentu bisa di sini terus. Rumahnya ‘kan jauh. Selain itu, saya juga punya tanggung jawab. Kalau saya nggak kerja, saya bukan malu kepada atasan, tapi kepada orang tua Neng. Orang tua Neng ‘kan sudah menitipkan Neng ke saya, kalau saya nggak amanat terus gimana?” Alasan yang sungguh sederhana, tapi tidak remeh, untuk bisa bertahan dengan gaji minim selama 10 tahun.

Bukan Pak Emod saja yang masih memiliki penghasilan minim, di bawah ketentuan UMR. Masih ada Komasih (37), seorang tukang cuci di asrama POMA Unpad yang suaminya berjualan bakso tahu (siomay). Penghasilan mereka yang tak tentu, kadang kurang dari 500 ribu rupiah setiap bulannya, habis dipakai untuk bayar kontrak rumah dan kebutuhan sehari-hari. Anak sulung Komasih yang baru lulus SMA pun masih kesulitan mencari kerja. Komasih pun kini sedang kebingungan mendapatkan biaya untuk menyekolahkan anak bungsunya di sekolah dasar. “Sekarang apa-apa mahal, sekolah juga mahal. Kata saya mah enakan zaman Pak Harto, semua murah, enak, daripada sekarang!”

Ada pula Kiki Susanto (32), petugas cleaning service di Fakultas Kedokteran Unpad, yang menyatakan, uang sebesar 200.000 rupiah yang ia terima sebagai gaji tiap dua minggu hanya cukup untuk makan keluarganya (kebetulan ia belum punya anak) dan uang rokok. Kemudian ada Bapak Aca, petugas kebersihan Pasar Unpad (Paun) yang dibayar 37 ribu rupiah untuk setiap kali selesai membersihkan Unpad. Itu masih kotor, artinya uang makan, ongkos, harus ia tanggung sendiri. Pak Aca yang tinggal di Tanjungsari ini pun terpaksa jalan kaki sampai ke Jatinangor. “Kalau naik ojek mah, habis atuh Neng, uang saya!” ujarnya sambil tertawa ringan.

Begitulah cerita-cerita masyarakat asli Jatinangor, yang di tengah pembangunan besar-besaran kota mereka, masih belum sejahtera. Memang pembangunan ini dirasa tanpa rencana, tanpa ditata. Jadi, sebenarnya untuk siapa Jatinangor ini dibangun?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar