Senin, 31 Mei 2010

Resensi Buku: NU dan Keindonesiaan


Nahdlatul Ulama (NU), sebuah ormas Islam terbesar di Indonesia dan memiliki sejarah panjang bahkan jauh sebelum Republik ini berdiri. Dengan jutaan jama’ahnya yang tersebar di pesantren, madrasah, dan masjid di seluruh Indonesia, sesungguhnya NU memiliki kekuatan luar biasa untuk menjadi pilar bagi kemajuan bangsa ini. Semangat Islam-Indonesia yang toleran, plural, dan universal bisa digunakan NU untuk merangkul segala lapisan masyarakat Indonesia, dari berbagai suku, berbagai agama.

Muktamar ke-32 NU di Makassar menjadi momentum bagi NU untuk mewujudkan harapan jama’ah NU khususnya, dan rakyat Indonesia umumnya, bagi Indonesia yang lebih baik. NU harus menyadari dan memanfaatkan potensinya yang luar biasa tadi dalam menggerakkan roda perubahan. Yang dibutuhkan kini bukanlah sekadar permasalahan halal-haram, banyak persoalan krusial yang lebih perlu disikapi NU. Korupsi dan kebobrokan moral para elite, kerusakan lingkungan, kebodohan dan kemiskinan. Permasalahan Indonesia, permasalahan NU juga. Kita tentu tidak ingin generasi muda ikut menjadi korban zaman edan ini. Bangsa Indonesia butuh sosok pemimpin teladan, dan NU harus hadir sebagai kekuatan moral dan kritik dalam menghadirkan sosok yang demikian.

Tulisan-tulisan dalam buku ini dihimpun dari mereka yang peduli terhadap NU. Mulai dari seniman, intelektual muslim, serta tokoh-tokoh berbagai agama yang mengagumi NU dengan semangat pluralnya. Tak ketinggalan, tulisan dari almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam buku ini, juga turut menjadi semacam otokritik bagi NU itu sendiri. Buku ini menjadi bahan renungan bagi para pemimpin baru NU, bagaimana mereka akan menjawab tantangan ke depan dan memelopori langkah-langkah perubahan bagi sehatnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin NU yang baru terpilih dalam muktamar ke-32 juga dapat menjadikan opini dalam buku ini sebagai refleksi dan rumusan awal bagi langkah-langkah kepemimpinan mereka dalam NU selama satu periode.

Sejumlah tulisan menyiratkan harapan akan adanya revitalisasi di tubuh NU terkait peran dan kontribusi NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. NU diharapkan tak sekedar berkutat di permasalahan haram-halal dalam agama, tapi juga harus ikut andil mencari solusi bagi akar permasalahan Indonesia saat ini. NU selayaknya memberikan pendidikan politik bagi generasi muda, dan penyeimbang dalam kancah politik Indonesia, tapi tidak perlu ikut-ikutan terjun ke dunia politik praktis, apalagi dengan membentuk partai politik. Kita tentu tak ingin NU –yang seharusnya menjadi panutan- malah menjadi pembantu pemerintah.

Prof. Dr. Syafii Ma’arif mengingatkan kita betapa para pemimpin Nahdliyyin tak hanya menguasai khazanah pesantren, tapi juga luwes mendalami persoalan kebangsaan dan kemanusiaan. Sebut saja K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Ahmad Shiddiq, dan tentu saja K.H. Abdurrahman Wahid yang mampu membawa pesantren ikut berkontribusi menjawab tantangan zaman keindonesiaan yang fundamental, seperti negara, Pancasila, demokrasi, pluralisme, dan HAM. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menulis, NU sebaiknya tetap menjadi pengayom masyarakat, dan menjadi penasehat moral-intelektual bagi para elite politik.

Selain opini dari para intelektual muslim, menarik untuk menyimak bagaimana para tokoh non-NU, bahkan non-muslim memandang NU dari kaca mata mereka. Sudhamek A.W.S, ketua umum Majelis Buddhayana Indonesia mengungkapkan kekagumannya kepada NU sebagai salah satu pilar Islam moderat di Indonesia yang mengedepankan ide-ide pluralisme dan dialog antar-agama. Seorang pastor sekaligus dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Romo Mudji Sutrisno SJ, mengharapkan lahirnya model pemimpin seperti almarhum Gus Dur, yang mampu membawa kedamaian Islam bagi umat non-muslim di Indonesia.

Tulisan-tulisan dalam buku ini dapat membuat kita sadar betapa NU dan Indonesia memang tak dapat dipisahkan. Dalam buku ini, tokoh berbagai agama, berbagai profesi, dengan berbagai latar belakang, mampu memaparkan opini mereka yang segar dan memori yang hidup tentang NU dan keindonesiaan. Mereka pada umumnya memiliki kehangatan relasi dan respek yang besar terhadap NU. Hal ini menunjukkan, NU bukan hanya milik para kiai dan santri dengan gamis putih dan sorban hijau. NU adalah milik rakyat Indonesia, di mana mayoritas Islam, pesantren, dan pluralitas umat beragama hidup dalam harmoni kebhinekaan.

Resensi Buku "NU dan Keindonesiaan"

Nahdlatul Ulama (NU), sebuah ormas Islam terbesar di Indonesia dan memiliki sejarah panjang bahkan jauh sebelum Republik ini berdiri. Dengan jutaan jama’ahnya yang tersebar di pesantren, madrasah, dan masjid di seluruh Indonesia, sesungguhnya NU memiliki kekuatan luar biasa untuk menjadi pilar bagi kemajuan bangsa ini. Semangat Islam-Indonesia yang toleran, plural, dan universal bisa digunakan NU untuk merangkul segala lapisan masyarakat Indonesia, dari berbagai suku, berbagai agama.

Muktamar ke-32 NU di Makassar menjadi momentum bagi NU untuk mewujudkan harapan jama’ah NU khususnya, dan rakyat Indonesia umumnya, bagi Indonesia yang lebih baik. NU harus menyadari dan memanfaatkan potensinya yang luar biasa tadi dalam menggerakkan roda perubahan. Yang dibutuhkan kini bukanlah sekadar permasalahan halal-haram, banyak persoalan krusial yang lebih perlu disikapi NU. Korupsi dan kebobrokan moral para elite, kerusakan lingkungan, kebodohan dan kemiskinan. Permasalahan Indonesia, permasalahan NU juga. Kita tentu tidak ingin generasi muda ikut menjadi korban zaman edan ini. Bangsa Indonesia butuh sosok pemimpin teladan, dan NU harus hadir sebagai kekuatan moral dan kritik dalam menghadirkan sosok yang demikian.

Tulisan-tulisan dalam buku ini dihimpun dari mereka yang peduli terhadap NU. Mulai dari seniman, intelektual muslim, serta tokoh-tokoh berbagai agama yang mengagumi NU dengan semangat pluralnya. Tak ketinggalan, tulisan dari almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam buku ini, juga turut menjadi semacam otokritik bagi NU itu sendiri. Buku ini menjadi bahan renungan bagi para pemimpin baru NU, bagaimana mereka akan menjawab tantangan ke depan dan memelopori langkah-langkah perubahan bagi sehatnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin NU yang baru terpilih dalam muktamar ke-32 juga dapat menjadikan opini dalam buku ini sebagai refleksi dan rumusan awal bagi langkah-langkah kepemimpinan mereka dalam NU selama satu periode.

Sejumlah tulisan menyiratkan harapan akan adanya revitalisasi di tubuh NU terkait peran dan kontribusi NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. NU diharapkan tak sekedar berkutat di permasalahan haram-halal dalam agama, tapi juga harus ikut andil mencari solusi bagi akar permasalahan Indonesia saat ini. NU selayaknya memberikan pendidikan politik bagi generasi muda, dan penyeimbang dalam kancah politik Indonesia, tapi tidak perlu ikut-ikutan terjun ke dunia politik praktis, apalagi dengan membentuk partai politik. Kita tentu tak ingin NU –yang seharusnya menjadi panutan- malah menjadi pembantu pemerintah.

Prof. Dr. Syafii Ma’arif mengingatkan kita betapa para pemimpin Nahdliyyin tak hanya menguasai khazanah pesantren, tapi juga luwes mendalami persoalan kebangsaan dan kemanusiaan. Sebut saja K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Ahmad Shiddiq, dan tentu saja K.H. Abdurrahman Wahid yang mampu membawa pesantren ikut berkontribusi menjawab tantangan zaman keindonesiaan yang fundamental, seperti negara, Pancasila, demokrasi, pluralisme, dan HAM. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menulis, NU sebaiknya tetap menjadi pengayom masyarakat, dan menjadi penasehat moral-intelektual bagi para elite politik.

Selain opini dari para intelektual muslim, menarik untuk menyimak bagaimana para tokoh non-NU, bahkan non-muslim memandang NU dari kaca mata mereka. Sudhamek A.W.S, ketua umum Majelis Buddhayana Indonesia mengungkapkan kekagumannya kepada NU sebagai salah satu pilar Islam moderat di Indonesia yang mengedepankan ide-ide pluralisme dan dialog antar-agama. Seorang pastor sekaligus dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Romo Mudji Sutrisno SJ, mengharapkan lahirnya model pemimpin seperti almarhum Gus Dur, yang mampu membawa kedamaian Islam bagi umat non-muslim di Indonesia.

Tulisan-tulisan dalam buku ini dapat membuat kita sadar betapa NU dan Indonesia memang tak dapat dipisahkan. Dalam buku ini, tokoh berbagai agama, berbagai profesi, dengan berbagai latar belakang, mampu memaparkan opini mereka yang segar dan memori yang hidup tentang NU dan keindonesiaan. Mereka pada umumnya memiliki kehangatan relasi dan respek yang besar terhadap NU. Hal ini menunjukkan, NU bukan hanya milik para kiai dan santri dengan gamis putih dan sorban hijau. NU adalah milik rakyat Indonesia, di mana mayoritas Islam, pesantren, dan pluralitas umat beragama hidup dalam harmoni kebhinekaan.

Selasa, 18 Mei 2010

Pembelajaran Sastra untuk Sekolah Menengah

“Wahh... kagak tau dah yang kayak begituan mahh...”
Begitulah reaksi Fahmi (16), siswa kelas 1 SMA Pasundan Tanjungsari ketika ditanya soal karya-karya sastra Indonesia klasik seperti “Harimau Harimau’ Mochtar Lubis dan “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” karya HAMKA. Ketika ditanya mengenai apa yang pelajari soal karya sastra di sekolah, ia dan kawannya serempak menjawab “Ya paling kayak puisi dan cerpen begitu kan? Belajarnya paling itu aja di sekolah.”

Pengetahuan remaja Indonesia saat ini mengenai karya-karya sastra, khususnya karya sastra Melayu klasik memang bisa dikatakan semakin minim. Mereka mungkin “pernah mendengar” istilah “angkatan 45” atau “Pujangga Baru”. Namun, mereka bisa jadi masih gelagapan ketika ditanya pendapat tentang karya H.B Jassin atau ketika diminta menceritakan kisah “Bumi Manusia” –nya Pramoedya Ananta Toer.

Hal seperti ini biasanya terjadi karena siswa di Indonesia tidak mendapatkan pelajaran sastra yang memadai saat di sekolah. Di samping masih mendompleng pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, pengajaran sastra juga belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh siswa. Sehingga nilai estetik dan puitik dalam sastra belum mampu membangun karakter siswa jadi lebih peka dan memiliki “rasa”.

Pengajaran sastra di kelas biasanya hanya terbatas pada menghafal nama-nama dan karya, kemudian siswa diminta untuk membuat karya sastra berupa puisi dan prosa. Siswa tidak diberikan kesempatan untuk membaca dan menikmati karya sastra itu sendiri.

Ahmadun Yosi Herfanda (2007) dalam makalahnya menggambarkan kondisi terkini pengajaran sastra di sekolah. Menurutnya, pengajaran sastra di sekolah hingga kini belum maksimal. Hal ini jelas terlihat dari masih rendahnya apresiasi dan minat baca siswa dan lulusan SMU terhadap karya sastra. Pengetahuan mereka tentang sastra umumnya juga masih sempit, tidak seluas pengetahuan mereka tentang dunia selebriti. Mereka mungkin lebih kenal Pasha Ungu daripada Mochtar Lubis.

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA/MA bertujuan agar siswa bisa menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia. “Dan ada poin penting juga, pelajaran Bahasa Indonesia harus bisa membuat siswa menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Siswa juga harus menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia,” tambah Baban Banita, Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Unpad, saat ditanya pendapatnya mengenai pembelajaran sastra di sekolah menengah.

Sastra, Dihafal atau Dinikmati?
Kenyataannya kini di banyak sekolah menengah, pelajaran sastra masih diberikan pada siswa berupa hafalan. Sastra sebagai bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah juga termasuk salah satu mata pelajaran yang diujikan secara nasional. Namun materi UN tak berhubungan dengan kemampuan apresiasi siswa. Meski di dalamnya terdapat beberapa soal yang berhubungan dengan sastra, namun soal tersebut hanya berupa hapalan dan ingatan, tak berhubungan dengan kemampuan apresiasi, olah rasa, emosi dan perasaan. Padahal menurut Baban, dalam belajar sastra yang paling penting adalah dengan membaca, menikmati, kemudian mengapresiasi. Apresiasi atau analisis dilakukan untuk melatih kekritisan. Dan untuk bisa menganalisis, tentu saja siswa harus membaca terlebih dahulu.

Baban menambahkan, “Ini dimungkinkan karena ada faktor guru juga. Kadang karena dianggap pelajaran mudah, guru-guru yang ditempatkan di pelajaran bahasa Indonesia, siapa saja bisa.” Ia berpendapat, kurikulum dari pemerintah sudah bagus, hanya ketika untuk dilaksanakan oleh guru, belum tentu ia bisa melaksanakan dengan metode yang benar. “Sebenarnya kompetensi guru-lah yang berpengaruh ke metode yang tidak tepat digunakan saat mengajar di kelas,” katanya.

Namun Sapardi Djoko Damono dalam sebuah tulisannya yang berjudul Sastra untuk Sekolah menyebutkan, pihak guru tak bisa selalu disalahkan. Menurutnya, justru sistem pendidikan, kurikulum-lah yang mematikan kreativitas. Ia menulis: Namun, yang menjadi permasalahan mendasar dalam sesungguhnya adalah sistem pendidikan kita. Kurikulum pendidikan yang saat ini dianut tidak pernah memberikan ruang gerak yang leluasa pada pembelajaran sastra.

Sastra sebagai Hiburan
Baban Banita berpendapat, sastra bukanlah pelajaran yang berat. Ia justru mengandung banyak unsur hiburan yang jika digali dengan metode yang baik, siswa akan mudah tertarik. “Sastra itu bermanfaat, dan nikmat. Menghibur. Jadi misalnya siswa belajar apresiasi puisi, bisa kita bingkai dalam bentuk pementasan drama. Drama juga kan termasuk kajian sastra. Kalau begitu kan jadi lebih seru, siswa lebih menikmati,” ujarnya.

Sementara itu, Maryati (42), guru pengajar bahasa Indonesia di SMA Pasundan Tanjungsari mengatakan, siswanya mulai tertarik sastra manakala karya mereka seperti puisi atau cerpen dipublikasikan di majalah dinding (mading) sekolah. “Mereka banyak memanfaatkan mading untuk memajang puisi dan prosa yang mereka buat. Ini inisiatif dari siswa dan kami dorong juga. Biasanya dikordinir oleh OSIS. Dan alhamdulillah mading ini masih berjalan lancar hingga sekarang,” ujarnya bangga.

Selain itu, masih dalam rangka meningkatkan minat sastra kepada para siswanya, Wiwin mengatakan ia selalu berupaya mengikutsertakan siswanya jika ada lomba-lomba penulisan cerpen atau puisi. “Jika sudah punya prestasi, mudah-mudahan mereka semakin cinta kepada sastra Indonesia.”

Saat ini ia dan guru bahasa Indonesia lainnya sedang berusaha memperkenalkan apresiasi puisi dan pementasan drama kepada siswanya. “Apresiasi puisi dalam bentuk drama agak lebih sulit, makanya kami mulai dari kelas dulu. Kalau di kelas sudah lancar, baru rencananya akan membuat pementasan drama di sekolah.

Kepustakaan
Sementara itu, Wiwin (44), Wakil Kepala Sekolah sekaligus bagian kurikulum SMA PGRI Jatinangor mengatakan, sebenarnya kurikulum dari pemerintah sudah bagus. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, pengajaran sastra yang terhimpun dalam pelajaran bahasa Indonesia, menekankan pada materi membaca dan mengarang. Setiap siswa wajib membaca buku sastra sejenis novel, roman, cerpen, dan karya puisi lainnya, bukan sekadar membaca sinopsisinya. Kewajiban siswa itu dievaluasi oleh gurunya dengan memberikan tugas-tugas yang terkait dengan sastra.

Namun yang jadi masalah adalah manakala ketersediaan buku-buku tersebut di perpustakaan sekolah sangatlah minim. “Ini kan sekolah swasta, jadi tidak bisa mengandalkan sumbangan dari pemerintah. Kalau buku-buku sastra klasik, biasanya milik pribadi para guru. Siswa di sini bukan dari kalangan atas, jadi jangankan menyumbang buku, bayar bulanan pun sulit,” keluh Wiwin.

Ujian Nasional yang Jeblok
Bukankah sastra sebagai bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah juga termasuk mata pelajaran yang diujikan secara nasional? Harusnya siswa Indonesia mendapatkan pengajaran yang memadai bukan, soal mata pelajaran yang diujikan secara nasional ini?

Ya, seharusnya seperti itu. Namun kalaupun pengajarannya sesuai, toh materi dan soal-soal UN masih tak berhubungan dengan kemampuan apresiasi siswa. Meski di dalamnya terdapat beberapa item soal yang berhubungan dengan sastra, namun lagi-lagi soal tersebut hanya berupa hapalan dan ingatan. Belumdapat menguji kemampuan apresiasi, olah rasa, emosi dan perasaan, nilai-nilai estetis dan seni tulis yang seharusnya dipahami siswa.

Tahun ini, hasil ujian nasional (unas) di berbagai kota di tanah air, jeblok karena bahasa Indonesia di semua jurusan. Ya IPA, IPS, bahkan jurusan bahasa. Nilai rata-rata Bahasa Indonesia untuk jurusan IPA 7,37. Nilai Bahasa Indonesia ini terendah dibandingkan pelajaran lain macam matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Rata-rata unas IPS untuk Bahasa Indonesia 6,84. Untuk yang jurusan bahasa rata-rata Bahasa Indonesia 6,84.

Misalnya, dari Catatan Dinas Pendidikan Surabaya, dari 260 siswa SMA di kota ini yang mengulang UN, 110 diantaranya mengulang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk SMK, dari sekitar 1300 siswa yang ujian ulangan, hampir 900 siswa atau hingga 70 persen diantaranya harus mengulang Bahasa Indonesia.

Hubungan bahasa dengan sastra Indonesia layaknya dua sisi mata uang. Keduanya saling terkait, dan seharusnya tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Dalam dunia pendidikan, nilai estetik dan puitik sastra diyakini mampu membangun karakter manusia. Meskipun masih mendompleng pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, setidaknya sastra sudah diajarkan pada siswa di sekolah. Sayangnya kondisi pengajaran sastra masih jauh dari harapan.

Dalam pengajaran sastra, yang terpenting adalah kontak langsung antara siswa dan karya sastra. Kontak itu tidak bisa diwakili siapapun, tidak terkecuali guru. Tanpa adanya kesempatan membaca karya sastra sebanyak-banyaknya, sebenarnya pengajaran sastra itu omong kosong saja. Namun, tidak berarti pengetahuan sastra sama sekali tidak ada manfaatnya. Berbagai konsep penting dalam sastra perlu ditanamkan untuk membantu siswa memahami dan menghayati karya sastra. Dan ditingkat akhir, ada baiknya dibekali juga dengan pengetahuan yang menyangkut sejarah dan perkembangan sastra. Pengetahuan itu perlu sebab pada hakikatnya hal itu merupakan bagian penting dari sejarah pemikiran bangsa.